Singgung Amandemen UUD 1945 Tentang Masa Jabatan Presiden, Sekjen PKS: Ada yang Lebih Urgen

Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Al Habsy turut menanggapi wacana akan adanya amandemen UUD 1945. Menurut Habib, daripada membahas amandemen UUD 1945 pada saat pandemi seperti ini, lebih urgen apabila menyiapkan road map jangka panjang penanganan Covid 19. Mengingat, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

"Daripada membahas amandemen UUD 1945, lebih urgen jika saat ini kita menyiapkan roadmap jangka panjang penanganan Covid 19. Karena kita pahami Salus populi suprema lex esto , keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi," ujar Habib kepada , Kamis (19/8/2021). Road map jangka panjang Indonesia dalam menangani covid 19 ini sangat diperlukan agar kebijakan dalam pandemi ini jelas peta jalannya. Untuk itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, rencana amendemen Konstitusi UUD 1945 pada saat ini tidaklah tepat karena rakyat sedang menghadapi duka dan kesusahan.

Apalagi membahas penambahan masa jabatan presiden. Tentu, kata Habib, rakyat melihat ada pihak yang lebih mementingkan kekuasaan dari pada nasibnya. "Jika saat ini membahas amandemen UUD 1945 seolah tidak peka dengan situasi ini, apalagi ketika yang dibahas adalah penambahan masa jabatan presiden. Jika dipaksakan rakyat tentu akan melihat ada pihak yang lebih mementingkan kekuasaan dari pada nasib rakyat," kata Habib.

Seharusnya semua elemen bangsa fokus dan berupaya untuk menangani pandemi. Baik dalam layanan kesehatan untuk mengurangi risiko kematian akibat covid 19, maupun dalam upaya pemulihan ekonomi rakyat. Sehingga rakyat bisa makan dan bertahan hidup di tengah PPKM.

Sejalan dengan Habib, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebut wacana amendemen UUD 1945 saat ini sangat tidak bijaksana. Mengingat, saat ini semua pihak seharusnya fokus menangani pandemi Covid 19 yang belum usai. Mengutip , menurutnya dalam membahas UUD 1945, membutuhkan waktu yang tenang.

Mengubah UUD 1945, kata Herzaky, sama saja mengubah jantung negara. "Mengubah UUD di saat pandemi sungguh tidak bijaksana karena kita saat ini lagi fokus menangani pandemi Covid 19. Padahal, mengubah UUD 1945 adalah mengubah jantung negara ini, perlu waktu tenang untuk membahasnya," kata Herzaky. Akan lebih baik jika anggota MPR/DPR RI mengoptimalkan pengawasan sumber daya yang dimiliki untuk menangani pandemi.

"Lebih baik anggota MPR/DPR RI mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi," ucap Herzaky. Dikhawatirkan, jika mengubah UUD 1945 untuk mengakomodir Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN), akan menerobos ke mana mana. "Ada risiko besar jika kita mengubah UUD 1945 untuk mengakomodir PPHN yaitu beberapa Pasal dalam UUD 1945 akan ikut diubah termasuk pertanggungjawabannya jika presiden yang melaksanakannya. Jadi ada kekhawatiran, akan menerobos ke mana mana," ujar Herzaky.

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

© 2021 Smoothteddy.com - WordPress Theme by WPEnjoy